No Halinar di Lingkungan Lapas Sumbawa Besar

Kalapas Sumbawa Besar, Widyo Putranto Tengah Diwawancarai Wartawan

Sumbawa Besar— Keberadaan handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di lingkungan pemasyarakatan telah menjadikan citra pemasyarakatan di mata masyarakat kurang baik. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI telah menetapkan bahwa halinar di lingkungan pemasyarakatan adalah suatu yang “haram” hukumnya berada di lingkungan Lapas dan Rutan. Terkait hal ini beberapa wartawan media lokal di Sumbawa Besar mempertanyakan hal ihwal halinar kepada Kalapas Sumbawa Besar, FA. Widyo Putranto.

Para wartawan mempertanyakan hal tersebut kepada Kalapas di sela-sela kegiatan menghadiri acara pembukaan Musyawarah Kerja Rencana Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa, Sumbawa Besar. Menyikapi hal tersebut Widyo menyampaikan bahwa di Lapas Sumbawa sudah diberlakukan zero halinar. Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Sumbawa diharamkan untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan halinar tersebut. 

Lapangan Kantor Bupati Sumbawa

Dalam upaya zero halinar tersebut, jajaran petugas Lapas Sumbawa Besar telah melakukan berbagai tindakan antisipatif antara lain dengan memperketat pemeriksaan di pintu portir Lapas dan mensosialisasikan kebijakan ini melalui berbagai baliho dan spanduk, baik kepada WBP maupun keluarga yang datang mengunjungi WBP. (Wa-One)

Memilih Menuju Masyarakat yang Lebih Maju

Tampak Para Pejabat Struktural Lapas Sumbawa Besar Mengikuti dengan Seksama Paparan yang Disampaikan

Sumbawa Besar—Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Klas IIA Sumbawa Besar meskipun terkungkung dalam tebalnya tembok adalah warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara mereka juga memiliki hak-haknya sebagai warga negara. Salah satu hak mereka yang harus difasilitasi oleh Negara adalah memilih kepala daerah dimana mereka bermastautin. Inilah beberapa hal yang dijelaskan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumbawa dalam sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nusa Tenggara Barat, Rabu, 20 Februari 2013 bertempat di Masjid Attaubah Lapas Sumbawa Besar.

WBP Lapas Sumbawa dengan Seksama Memperhatikan Penjelasan Anggota KPUD Sumbawa

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi tersebut para petugas Lapas Sumbawa beserta 35 orang perwakilan WBP Lapas Sumbawa.  Baik petugas maupun WBP Lapas Sumbawa dengan seksama memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh anggota KPUD Kabupaten Sumbawa. 

Usai acara, Kalapas Sumbawa beserta anggota KPUD Kabupaten Sumbawa dan perwakilan Warga Binaan menyempatkan diri untuk berpose bersama. (Wa-One)

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong Penyerapan Optimal di Tahun 2013

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Tengah Memberikan Pengarahan Kepada Peserta Rakor

Mengejar Asa Melalui Kejar Paket B

WBP Peserta Ujian Paket B Tampak Berpose Bersama Para Pengajar

Akuntabilitas Laporan Vis-a-Vis Kinerja Tahunan Jajaran Kemenkumham

Mataram— Memasuki triwulan terakhir tahun 2012 jajaran instansi pemerintah mulai giat menyusun laporan akhir tahun. Laporan akhir tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan di tahun 2012. Hal inilah yang dilakukan juga oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI). Salah satu bentuk kegiatan mendukung tercapainya laporan yang akuntabel seperti yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kegiatan bertajuk “Sosialisasi Penguatan Fungsi Pelaporan dan Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jajaran Kanwil Kemenkumham NTB. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2012 di Aula Kanwil Kemenkumham NTB Jalan Majapahit No. 44 Mataram.

Bertindak selaku narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Biro (Ka Biro) Perencanaan Kemenkumham RI Ibu Sri Puguh Budi Utami. Dalam paparannya Bu Tami (demikian ia akrab disapa) menyampaikan tentang begitu urgent-nya fungsi pelaporan bagi sebuah institusi pemerintah. Dari pelaporan yang obyektif dan akuntabel penyusunan rencana program kementerian di tahun mendatang menjadi lebih baik. Dengan rencana program yang baik dan sesuai dengan kebutuhan setiap instansi, diharapkan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

“Dengan laporan yang baik, para pembuat kebijakan akan memperoleh input yang baik pula. Dari input yang diberikan akan diterbitkan output. Dengan output yang mumpuni, outcome-nya di lapangan menjadi lebih mudah terlaksana. Dan pada gilirannya nanti, benefit-nya (manfaat) dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat” pungkasnya dengan penuh semangat.

Selepas kegiatan sosialisasi ini, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Pengarahan Umum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI Dr. Bambang Rantam Sariwanto. Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTB, Bambang mengingatkan tentang pentingnya pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) bagi sebuah institusi. Kepada seluruh pimpinan unit di lingkungan Kemenkumham RI diharapkan dapat memberikan pembinaan yang layak kepada jajaran yang berada di bawah tanggung jawabnya.

“Pembinaan SDM sangat penting artinya bagi keberlangsungan Kementerian. Dengan SDM yang handal, tugas-tugas berat yang diemban Kementerian dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran capaian yang telah ditetapkan” ujarnya menambahkan. 

Kedua kegiatan yang berlangsung selama 1 hari tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTB. Hadir dalam kesempatan tersebut Bapak Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Indro Purwoko beserta para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham NTB. Pada kesempatan tersebut hadir juga seluruh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) beserta pemangku jabatan fungsional (PJF) Kanwil dan UPT Kemenkumham NTB. (Wa-One)