Mengejar Asa Melalui Kejar Paket B

WBP Peserta Ujian Paket B Tampak Berpose Bersama Para Pengajar

Akuntabilitas Laporan Vis-a-Vis Kinerja Tahunan Jajaran Kemenkumham

Mataram— Memasuki triwulan terakhir tahun 2012 jajaran instansi pemerintah mulai giat menyusun laporan akhir tahun. Laporan akhir tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan di tahun 2012. Hal inilah yang dilakukan juga oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI). Salah satu bentuk kegiatan mendukung tercapainya laporan yang akuntabel seperti yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kegiatan bertajuk “Sosialisasi Penguatan Fungsi Pelaporan dan Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jajaran Kanwil Kemenkumham NTB. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2012 di Aula Kanwil Kemenkumham NTB Jalan Majapahit No. 44 Mataram.

Bertindak selaku narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Biro (Ka Biro) Perencanaan Kemenkumham RI Ibu Sri Puguh Budi Utami. Dalam paparannya Bu Tami (demikian ia akrab disapa) menyampaikan tentang begitu urgent-nya fungsi pelaporan bagi sebuah institusi pemerintah. Dari pelaporan yang obyektif dan akuntabel penyusunan rencana program kementerian di tahun mendatang menjadi lebih baik. Dengan rencana program yang baik dan sesuai dengan kebutuhan setiap instansi, diharapkan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

“Dengan laporan yang baik, para pembuat kebijakan akan memperoleh input yang baik pula. Dari input yang diberikan akan diterbitkan output. Dengan output yang mumpuni, outcome-nya di lapangan menjadi lebih mudah terlaksana. Dan pada gilirannya nanti, benefit-nya (manfaat) dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat” pungkasnya dengan penuh semangat.

Selepas kegiatan sosialisasi ini, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Pengarahan Umum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI Dr. Bambang Rantam Sariwanto. Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTB, Bambang mengingatkan tentang pentingnya pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) bagi sebuah institusi. Kepada seluruh pimpinan unit di lingkungan Kemenkumham RI diharapkan dapat memberikan pembinaan yang layak kepada jajaran yang berada di bawah tanggung jawabnya.

“Pembinaan SDM sangat penting artinya bagi keberlangsungan Kementerian. Dengan SDM yang handal, tugas-tugas berat yang diemban Kementerian dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran capaian yang telah ditetapkan” ujarnya menambahkan. 

Kedua kegiatan yang berlangsung selama 1 hari tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTB. Hadir dalam kesempatan tersebut Bapak Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Indro Purwoko beserta para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham NTB. Pada kesempatan tersebut hadir juga seluruh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) beserta pemangku jabatan fungsional (PJF) Kanwil dan UPT Kemenkumham NTB. (Wa-One)

Puncak Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2012 : Menelisik Diri untuk Kemajuan

Sumbawa Besar—Upacara dalam rangka puncak peringatan Hari Dharma Karyadhika tahun 2012 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Sumbawa berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh keharuan. Peringatan hari bersejarah bagi Kemenkumham ini berlangsung di halaman kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sumbawa Besar pada hari Selasa, 30 Oktober 2012 pukul 07.00 Wita. Bertindak selaku inspektur upacara (Irup) Bapak Yulius Winarko, SH., Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa Besar.

Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin yang dibacakan oleh Inspektur Upacara mengingatkan kembali tentang arti pentingnya institusi bersemboyan pengayoman ini. Bahwa pengayoman dimaknai sebagai perlindungan dan mengayomi seseorang atas ketidakadilan. Seiring berjalannya waktu, harapan dan cita-cita itu terus tumbuh dan berkembang, dan menjadi visi yang akan diwujudkan oleh Kementerian kita yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

“Sebagaimana kita ketahui bersama Kementerian Hukum dan HAM adalah satu institusi yang besar, maka ketika menjadi sorotan masyarakat, terutama menyangkut kinerjanya, karena memang cakupan tugasnya, melingkup berbagai aspek kehidupan. Terkait hal ini kita harus mampu menjawabnya dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas terlebih dengan telah direalisasikannya tunjangan kinerja. Tidak ada ruang bagi siapapun di Kementerian Hukum dan HAM, melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan yang ada” ungkap Menteri menambahkan.

Kegiatan upacara yang berlangsung secara sederhana tersebut diikuti oleh Kepala UPT se-Sumbawa dan seluruh petugas Kemenkumkumham yang ada di Sumbawa baik itu yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sumbawa, Kantor Imigrasi (Kanim) Sumbawa, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sumbawa, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Suasana tambah riuh dengan kehadiran pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Pengayoman Sumbawa. 

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada para Purna Bhakti Pengayoman. Piagam diserahkan oleh Irup kepada 2 orang pegawai Kemenkumham yang telah memasuki masa pensiun yakni Drs. Burhanuddin dan Nasarullah. Kegiatan hari itu diakhiri dengan resepsi tasyakuran peringatan hari Dharma Karyadhika ke-49 yang dimeriahkan oleh Electone Renada. Pada resepsi ini dilakukan penyerahan hadiah kepada para juara kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan hari Dharma Karyadhika tahun 2012. Di samping penyerahan hadiah, resepsi juga dimeriahkan dengan pembagian door prize yang disediakan oleh Bapak Kepala Kanim Sumbawa. (Wa-One)

Bulan Bhakti Dharma Karyadhika 2012 : Mempererat Silaturahmi Melalui Olahraga

Sumbawa Besar—Memeriahkan perayaan dalam menyambut Hari Dharma Karyadhika Tahun 2012, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan olahraga. Menurut Ketua panitia, Hamadiah, S.Sos, kegiatan ini merupakan ajang mempererat silaturahmi antarpetugas Kemenkumham di Sumbawa. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Kemenkumham Republik Indonesia (RI). Adapun jenis lomba yang dipertandingkan meliputi Bola Voli, Tenis Lapangan, Gaplek (domino), dan Jalan Sehat.

Pertandingan bola voli diselenggarakan di halaman kantor Imigrasi Sumbawa. Pertandingan dibagi ke dalam 2 (dua) regu; putra dan putri serta berlangsung selama  2 hari yakni tanggal 12 dan 13 Oktober 2012. Kelompok putra dipertandingkan pada pagi hari. Sedangkan kelompk putri dipertandingkan pada sore hari. Untuk kelompok putra keluar sebagai juara pertama Lapas Sumbawa, juara kedua Rupbasan Sumbawa, dan juara ketiga diraih oleh Kantor Imigrasi dan Bapas Sumbawa. Untuk kelompok putri keluar sebagai juara pertama Dharma Wanita (DW) Persatuan Bapas Sumbawa, juara kedua DW Persatuan Lapas Sumbawa, dan juara ketiga diraih oleh Petugas Wanita Lapas Sumbawa.

Untuk pertandingan tenis lapangan kegiatan diselenggarakan di Lapangan Tenis Sumer Bater Sumbawa Besar. Cabang olahraga ini hanya mempertandingkan kelompok putra dan berlangsung selama 1 (satu) hari tanggal 20 Oktober 2012. Keluar sebagai juara pertama pasangan Husni Tamrin-Heri Tristiadi, juara kedua pasangan Hamadiah-Ahmadan, dan juara ketiga diraih oleh pasangan Arya Galung-Suleman.

Perlombaan main gaplek (kartu domino) dipertandingkan tanggal 13 Oktober 2012 di aula kantor Imigrasi Sumbawa. Lomba ini juga hanya mempertandingkan kelompok putra. Keluar sebagai juara pertama pasangan Widyo Putranto-Yulius Winarko, juara kedua pasangan Moh. Nur-Sarsan Amijaya, dan juara ketiga direbut oleh pasangan A. Halik-Aziszuddin.

Adapun untuk olahraga jalan sehat dilaksanakan pada hari Minggu, 21 Oktober 2012. Kegiatan ini dikuti oleh seluruh petugas kemenkumham di Sumbawa beserta keluarga. Rute perjalanan melintasi jalan protokol di kota Sumbawa Besar. Start dan finish di Rupbasan Sumbawa. Yang menarik dari kegiatan ini adalah adanya pengundian door prize yang dilakukan usai kegiatan jalan santai dilakukan. Nilai hadiah yang diperebutkan mungkin tidaklah seberapa, namun wahana pertemuan guna mempererat silaturahmi inilah yang menjadi tujuan utama kegiatan ini. Dengan demikian petugas kemenkumham yang kesehariannya beda tempat kerja dapat bertatap muka dalam kegiatan ini. (Wa-One)

Menuju SOP yang Tertib, Tertata, dan Terlaksana

Surabaya-- Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Denny Indrayana membuka Semiloka Sosialisasi Standar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di Hotel Meritus Surabaya, Senin (22/10). Hadir dalam pembukaan ini adalah Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI Jawa Timur, Kepala Divisi Pemasyarakatan wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil Jawa Timur.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Denny Indrayana dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa SOP adalah satu titik pijak bagaimana kita melaksanakan tugas agar lebih tertib, tertata, rapi dan lebih terlaksana. Sehingga ketika kita bekerja ada arahan yang jelas dan sesuai aturan yang ada. SOP pemayarakatan sudah ada dan kemudian timbul pertanyaan "Kenapa perlu dilaksanakan lagi?". Ini karena manusia tempat salah dan khilaf sehingga terbuka untuk disempurnakan. SOP yang ada sudah bagus tetapi sesuai dengan keadaan jaman yang terus berkembang, SOP perlu dilakukan penyempurnaan.

Semiloka ini dilaksanakan per wilayah dan sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan di Medan untuk wilayah Sumatera, di Banjarmasin untuk wilayah Kalimantan, di Surabaya untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta direncanakan di Makassar, Manokwari dan ditutup di Jakarta. Proses penyempurnaan SOP ini melibatkan daerah, bottom up, supaya semua stake holder merasa memiliki SOP yang disusun, ketika SOP sudah diyakini milik bersama maka lebih mudah mengimplementasikannya di lapangan.

Dalam kata pembukaannya sebagai ketua panitia daerah, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI Y. Ambeg Paramatha mengingatkan pentingnya standarisasi operasional dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di lingkungan pemasyarakatan. Sosialisasi ini bukan hanya menyusun dan merumuskan kebijakan yang bersifat normatif, tetapi juga kebijakan yang dihasilkan ini adalah kebijakan yang implementatif dalam arti harus berdasarkan masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk yang langsung akan merasakan dampak dari kebijakan yang akan dirumuskan ini, karena harus diakui bahwa penyusunan kebijakan ini sangat panjang dan membutuhkan tenaga dalam menyusunnya. Sehingga alangkah baiknya kebijakan ini benar-benar tepat pada sasaran. 

Semiloka ini secara resmi dibuka Denny Indrayana dengan pemukuluan palu. Semiloka ini dihadiri 120 Kepala Lapas/Rutan/Bapas dan Cabang Rutan seluruh Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan akan berlangsung dari 22–24 Oktober 2012. (Sumber : www.kemenkumham.go.id)